Penegakan hukum yang lemah akibat pembatasan pergerakan karena COVID-19, pemangkasan anggaran perlindungan hutan dan perpindahan masal penduduk dari kota ke desa diperkirakan memperparah deforestasi pada 2020, para ahli mengatakan.
* Angka deforestasi diperkirakan naik selama 2020
* COVID-19 dinilai merugikan upaya perlindungan hutan
* Kebakaran hutan menihilkan manfaat dari turunnya permintaan komoditas
Oleh Michael Taylor
KUALA LUMPUR, 28 Februari (Thomson Reuters Foundation) – Laju kerusakan hutan tropis dunia diperkirakan meningkat tahun lalu akibat melemahnya regulasi lingkungan, pemotongan anggaran perlindungan hutan dan arus perpindahan warga perkotaan ke pedesaan akibat tekanan COVID-19, tutur kelompok lingkungan.
Menurut layanan pengamat hutan Global Forest Watch (GFW), selama 2019 hutan hujan tropis mengalami kerusakan seluas lapangan sepak bola setiap enam detiknya, meskipun kesadaran akan peran hutan sebagai pengikat karbon yang dapat memperlambat perubahan iklim telah meningkat.
Dalam tiga bulan ke depan, platform pelacak yang menggunakan citra satelit dan dioperasikan lembaga kajian World Resources Institute (WRI) yang berbasis di Amerika Serikat (AS) akan mempublikasikan data deforestasi selama 2020 – tahun di mana pandemic COVID-19 bermula.
Peneliti senior WRI Frances Seymour mengatakan kerja penegak hukum dan lembaga perlindungan hutan terbentur pembatasan pergerakan akibat wabah virus corona serta pemangkasan anggaran terkait krisis ekonomi.
“Selain itu, terdapat indikasi bahwa pemerintah di beberapa negara merespon krisis ekonomi ini dengan melonggarkan peraturan lingkungan untuk memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Seymour kepada Thomson Reuters Foundation.
Penebangan hutan memiliki implikasi serius terhadap target-target global untuk meredam perubahan iklim. Pepohonan menyerap sekitar sepertiga emisi yang diproduksi di seluruh dunia, yang dapat menimbulkan kenaikan suhu bumi. Namun karbon tersebut akan dilepaskan kembali ke atmosfer jika pohon membusuk atau dibakar.
Hutan juga merupakan sumber pangan dan nafkah bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya, selain menjadi habitat utama satwa liar.
Selama 2019, musnahnya 3,8 juta hektar hutan mencatatkan penurunan terbesar ketiga sejak awal abad ini. Menurut GFW, Brasil, Republik Demokratik Congo dan Indonesia merupakan tiga besar negara dengan kerusakan hutan terparah.
Pandemi COVID-19 tahun lalu membuat permintaan akan berbagai komoditas turun drastis, termasuk komoditas yang sering dituding sebagai biang keladi deforestasi, seperti minyak sawit, kayu dan kedelai. Namun di sisi lain, banyak pekerja di perkotaan kehilangan penghidupan mereka dan terpaksa pulang ke kampung halaman, Seymour menuturkan.
Sulit memperkirakan dampak keseluruhan berbagai faktor yang kontradiktif tersebut terhadap hutan, Seymour menambahkan.
“Meskipun turunnya harga komoditas dapat memperlambat konversi hutan menjadi lahan pertanian komersial, kembalinya pekerja perkotaan ke desa ... dapat menaikkan pembukaan hutan skala kecil untuk bertani memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
KERUSAKAN TAK TERBENDUNG
Laju deforestasi di Indonesia – negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, namun juga produsen minyak sawit terbesar – tercatat berada di titik terendah sepanjang sejarah selama tiga tahun berturut-turut pada 2019.
Pakar kehutanan mengatakan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah kebakaran hutan dan pembalakan liar, serta moratorium pembukaan hutan hujan tropis dan konsesi perkebunan sawit sebagai faktor-faktor yang membantu.
Meski demikian, lemahnya lembaga pemerintah, korupsi dan tumpang tindih klaim lahan menyebabkan masih kerap terjadinya pembukaan lahan dan kebakaran hutan.
Selain itu, tahun lalu Indonesia menurunkan upaya perlindungan hutan di tengah krisis COVID-19. Pemerintah dan parlemen juga mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai investor dan aktivis berpotensi merugikan lingkungan di tahun-tahun mendatang.
Menurut Gemma Tillack, direktur kebijakan kehutanan kelompok pemerhati lingkungan Rainforest Action Network yang berbasis di AS, data awal dari Indonesia menunjukkan bahwa deforestasi, pembalakan dan kebakaran masih terjadi – dan dalam beberapa kasus justru meningkat – sepanjang tahun lalu.
“2020 akan diingat sebagai tahun di mana kerusakan hutan berlanjut tanpa terbendung. Padahal merek-merek dan bank besar telah berkomitmen bahwa tahun lalu adalah tahun penentu untuk menghentikan deforestasi,” katanya.
Setelah target 2020 untuk menghapuskan deforestasi dari rantai pasok gagal, perusahaan terkemuka yang tergabung dalam Consumer Goods Forum meluncurkan inisiatif baru. Forum tersebut bertekad mengakselerasi upaya-upaya mereka untuk menghentikan pemusnahan hutan akibat produksi komoditas utama mereka, dalam rangka meredam perubahan iklim.
David Ganz, direktur eksekutif RECOFTC, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang agraria dan kehutanan, memperkirakan bahwa angka kerusakan hutan tropis dan sub-tropis selama 2020 meningkat empat sampai lima kali lebih besar dibanding 2019, sebagian besar akibat kebakaran yang tak terkendali.
“Ironisnya, rusaknya hutan dan meningkatnya kontak manusia dan satwa liar adalah penyebab utama munculnya patogen baru seperti yang menyebabkan wabah Ebola, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan sekarang COVID-19,” Ganz menambahkan
MEMUTAR BALIK
Di Brasil, data pemerintah menunjukkan bahwa pada 2020 deforestasi di hutan hujan Amazon melonjak ke angka tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Kerusakan hutan memuncak setelah Presiden Jair Bolsonaro dari sayap kanan mulai menjabat dan melemahkan penegakan hukum lingkungan.
Anders Haug Larsen, kepala bagian kebijakan Rainforest Foundation Norway yang berbasis di Oslo, mengatakan data pengamatan hutan menunjukkan bahwa laju deforestasi di kawasan Amazon di Brasil kemungkinan mengalami kenaikan sekitar 10 persen selama 2020.
Larsen menuding turunnya anggaran lembaga penanggulangan deforestasi dan kebakaran hutan sebagai penyebabnya. Kondisi itu diperparah dengan pembubaran berbagai institusi pengawasan dan pengendalian lingkungan.
“Kami juga melihat pihak berwenang di Indonesia mengalihkan dana pencegahan kebakaran hutan untuk penanggulangan COVID-19,” ujar Larsen, seraya mendesak pemerintahan di berbagai negara untuk berinvestasi pada pemulihan pandemi yang berwawasan lingkungan.
Di Australia, kebakaran hutan selama 2019 dan 2020 telah memusnahkan lebih dari 11 juta hektar lahan di sebelah tenggara benua tersebut – sekitar separuh luas negara Inggris.
Fran Raymond Price, pemimpin praktik kehutanan global di WWF International mengatakan bahwa 2020 “lagi-lagi merupakan tahun bencana” bagi hutan di berbagai pelosok dunia. Dia mengimbau agar pemerintah memberlakukan legislasi yang lebih tegas untuk menghentikan deforestasi.
Regulasi tersebut harus difokuskan pada penguatan dan perluasan hak atas tanah bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, di samping mendukung petani untuk menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, Price menambahkan.
Korporasi juga memiliki tanggung jawab untuk lebih memahami jejak yang ditinggalkan bisnis mereka terhadap lingkungan dan mendorong upaya pembersihan rantai pasok, lanjutnya.
Sementara itu, konsumen dapat berperan dengan menuntut wakil rakyat untuk mengambil tindakan melawan deforestasi, serta menjamin bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi terhadap penebangan hutan, Price menegaskan.
“2021 dapat menjadi tahun di mana kita memutar balik kondisi hutan. Namun kita butuh tindakan tegas melawan faktor utama pendorong deforestasi untuk menjamin bahwa solusi tersebut berkelanjutan dan bermanfaat bagi alam serta manusia,” tutur Price.
Artikel terkait:
World's tropical forests and people imperiled by legal rollbacks under COVID-19
Treetop sensors help Indonesia eavesdrop on forests to curb illegal logging
Megaprojects flagged as Trojan horse to develop remaining rainforests
(Liputan oleh Michael Taylor @MickSTaylor; disunting oleh Megan Rowling. Dalam mengutip, harap sebutkan Thomson Reuters Foundation, divisi nirlaba Thomson Reuters yang mengangkat kehidupan orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berjuang untuk dapat hidup bebas dan adil. Kunjungi kami di: http://news.trust.org)
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.
